Mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan lakukan unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’. Mereka secara tegas menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI, Polri, dan Kejaksaan serta mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dalam aksi ‘Indonesia Gelap’, mahasiswa melayangkan 13 tuntutan kepada pemerintah.
Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria, menegaskan, anggaran pendidikan yang layak sangat penting untuk memastikan akses pendidikan yang murah dan berkualitas bagi seluruh rakyat.
“Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran hanya akan memperdalam ketimpangan akses dan memperburuk kualitas pendidikan,” ujarnya dalam pernyataan resminya.
Para mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi proyek strategis nasional yang bermasalah serta menolak revisi Undang-Undang Minerba. Mereka menilai beberapa revisi UU berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
